Konsolidasi Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bagi PHT

By 06 Okt 2016, 09:05:52 WIBEksekutif

Konsolidasi Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bagi PHT

Setiap orang yang bekerja selain berhak untuk menerima upah atau gaji, juga berhak untuk mendapat jaminan kesehatan. PHT/PHL yang juga disebut dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri termasuk dalam Pegawai Penerima Upah yang berhak mendapat perlindungan kesehatan melalui BPJS. Dengan menjadi peserta BPJS, kita akan mendapat kemudahan pelayanan di bidang kesehatan mulai dari tingkat pertama, tingkat lanjutan, hingga rawat inap. Untuk memahami lebih jauh tentang tentang Jaminan Kesehatan yang berhak diterima oleh PHT/PHL, maka diadakanlah kegiatan KONSOLIDASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH KHUSUS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI pada Hari Rabu 11 Mei 2016, di Ruang Rapat Bupati Bartim.

Acara ini dihadiri oleh Sekda, Asisten II, segenap Pimpinan dan Kepala Kepegawaian dari setiap SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkup Pemkab Bartim dan diisi dengan paparan dari pihak BPJS Cab. Muara Teweh. Bupati Bartim dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Bartim H. SURIANSYAH, S.KM menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bartim pada umumnya. Dalam rapat ini dapat disimpulkan bahwa setiap PHT/PHL di seluruh SKPD/ Kecamatan/ Kelurahan di lingkup Pemkab Bartim yang ditetapkan dengan SK Bupati berhak untuk mengikuti program jaminan kesehatan dari BPJS dengan potongan sebesar Rp.103.025,- atau 5% dari Upah Minimum Kerja yang langsung dibebankan pada gaji yang diterima peserta. (TLD, red)


Lihat semua komentar

Beri Komentar

Banner Iklan 2

Logon Fan Page

Poling

Pendapat anda tentang keterbukaan informasi publik?
  Penting
  Kurang Penting
  Tidak Penting
  Tidak tahu